STRATEGI DAN TANTANGAN : RENCANA PEMBANGUNAN SOSIAL DAN EKONOMI NASIONAL PEMERINTAH LAOS TAHUN 2000-2020
Jurnal : PIR vol 3 no 1 agustus 2018
Penulis : Nala Nourma Nastiti; Firdaus Muhammd Iqbal
Review : afif maulana
Abstrak
Pembangunan ekonomi nasional suatu negara menjadi salah satu hal vital untuk menunjukkan eksistensi dalam persaingan global. Dalam tingkat regional, ASEAN telah berupaya membuat suatu gagasan pencapaian kemajuan ekonomi kawasan melalui MEA. Upaya-upaya yang dilakukan negara-negara ASEAN untuk dapat memperkuat regionalisme ASEAN dimata dunia. Hal tesebut berlanjut dan terus memancing masing- masing negara untuk berlomba-lomba meningkatkan ekonomi nasionalnya. Untuk mencapai ekonomi yang baik diperlukan sistem demokrasi yang baik sehingga negara mampu mewujudkan hak seluruh warga negaranya. Selain Indonesia, salah satu negara yang juga sedang berupaya mewujudkan demokratisasi dan peningkatan ekonominya ialah Laos. Pembangunan Sosial dan Ekonomi Nasional di Laos adalah salah satu dari perwujudan proses demokratisasi rakyat Laos yang menjunjung tinggi keharmonisan dan solidaritas dalam komunitas nasional. Pemerintahan Laos telah mempersiapkan beberapa strategi pembangunan di bidang Sosial dan Ekonomi ialah melalui Strategi Pertumbuhan Nasional dan Pemberantasan Pemiskinan (National Growth and Proverty Eradication Strategy
Pedahuluan
Pembangunan ekonomi pada dasarnya berhubungan dengan setiap upaya untuk mengatasi masalah keterbatasan sumber daya (Abdullah, 2003). Pembangunan mengharuskan pemerintah memilih berbagai cara untuk mengoptimalkan keadaan ekonomi di dalam keadaan sumber daya yang terbatas. Untuk hal tersebut maka pemerintah perlu menjalankan fungsinya dalam pembangunan sebagai motivator sampai sebagai regulator. Setiap keputusan pemerintah adalah untuk memaksimalkan keadaan ekonomi.
Laos merupakan salah satu negara di ASEAN yang perekonominya tidak stabil. Berbagai upaya pemerintah menaikkan perekonomian negara telah dilakukan terutama sejak di sepakatinya komitmen MEA 2015. Hal tersebut semakin jelas terlihat sejak pertemuan KTT ASEAN tahun 2005, Perdana Menteri Laos menyampaikan bahwa tujuan Laos adalah memberantas kemiskinan sehingga dapat menyingkirkan status “negara terbelakang” pada tahun 2020 dengan berfokus pada pembangunan ekonomi.
Perdana Menteri Laos Bouasone Bouphavanh berkeyakinan bahwa pertumbuhan ekonomi Laos akan rata-rata 7,5 hingga 8%, yang akan diterjemahkan ke dalam pendapatan per kapita sekitar $ 800 pada tahun 2020 (PDR 2015). Dengan demikian pemerintah Laos menyusun rencana strategi pemberantasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi secara cermat untuk mengubah status Laos menjadi negara yang lebih maju.
Sepanjang tahun fiskal 2011-2012, Laos telah mengatasi berbagai kesulitan, termasuk bencana banjir, inflasi, dan krisis moneter global, sehingga ekonomi nasional telah memelihara laju pertumbuhan pesat. Indikator utama ekonomi Laos telah mencapai prediksi, atau bahkan lebih baik. Produk domestik bruto (PDB) Laos mencapai US$ 7,74 miliar, atau meningkat 8,3 persen. PDB per kapita Laos adalah US$ 1.203 (CRI 2012). Upaya peningkatan perekonomian Laos tidak terlepas dari upaya demokratisasi Laos yang terus diupayakan untuk membuka diri secara ekonomi dalam pasar bebas.
II. PEMBAHASAN
Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode deskriptif analitis. Adapun pengertian dari metode deskriptif analitis menurut Sugiono (2009: 29) adalah : “Metode Deskriptif adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum”. Sehingga penelitian deskriptif analitis mengambil masalah yang memusatkan perhatian kepada masalah-masalah pada saat penelitian sedang dilaksanakan serta hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.
Koridor ekonomi sebagai fungsi pertumbuhan berhasil menularkan efek spillover dari dinamika positif kawasan di sekitar Laos. Dengan kawasan dinamis yang melingkunginya, Laos dapat mengurangi peran penting dari keterkunciannya. Kemitraan yang dijalin dengan negara-negara yang berada di sekitarnya secara langsung berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi laos.
Berdasarkan data, ekonomi nasional Laos telah mencapai kemajuan besar melalui perjuangan sulit dalam 25 tahun terakhir. Setelah melalui krisis moneter Asia pada 1997, ekonomi Laos mengalami pertumbuhan pesat dari 2001 hingga 2006, sekitar 6,8 persen per tahun. Pada periode 2006-2010, ekonomi Laos bahkan meningkat sampai 7,9 persen. Produk nasional bruto per kapita Laos terus meningkat dari tahun ke tahun, sehingga mencapai US$ 1.030 pada 2009 (CRI 2012).
PBB menyebutkan bahwa perencanaan dan pengembangan Laos telah didorong dari pemerintah pusat sejak rezim sosialis mulai berkuasa pada tahun 1975 sehingga segala keputusan beroperasi di pemerintah pusat. Pada Bali Democracy Forum pemerintah Laos menetapkan sistem rencana 5 tahun (PDR 2015) pemerintah nasional sebagai sistem rencana yang berdasarkan konsensus dari pemerintahan provinsi dan kabupaten yang kemudian di tetapkan oleh pemerintah pusat. Rencana kebijakan tersebut diawasi oleh Komite Perencananaan dan Investasi (CPI). Rencana tersebut dilakukan secara bertahap dalam jangka panjang hingga tahun 2020.
Kesimpulan
Pemerintah Laos berstrategi untuk melepaskan diri dari ketertinggalan pada tahun 2020 serta untuk memperkuat pondasi ekonomi. Hal tersebut telah tercantum dan diatur dalam National Growth and Poverty Eradication Strategy (NGPES) (GOL PDR 2003) yang sebelumnya bernama The National Proverty Eradication Programme (NPEP). NGPES adalah kerangka strategis pemerintah yang komprehensif dalam upaya secara bertahap mengurangi jumlah bantuan pembangunan resmi (ODA), sehingga dapat mengubah status negara Laos menjadi negara maju pada tahun 2020 yaitu dengan cara meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan serta mengurangi kemiskinan (ResearchGate 2005).
Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa tantangan paling besar yang harus menjadi perhatian Pemerintah Laos adalah rendahnya kualitas SDM masyarakat. Hal tersebut menjadi modal dasar bagi pembangunan Laos yang demokratis. Sehingga dengan terpenuhinya hak pendidikan maka akan mencapai kemajuan pertumbuhan ekonomi Laos. Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan harus dilakukan ketika teknologi menjadi lebih efisien dan sumber daya manusia dapat dimanfaatkan dalam menggunakan teknologi tersebut.
Jurnal : PIR vol 3 no 1 agustus 2018
Penulis : Nala Nourma Nastiti; Firdaus Muhammd Iqbal
Review : afif maulana
Abstrak
Pembangunan ekonomi nasional suatu negara menjadi salah satu hal vital untuk menunjukkan eksistensi dalam persaingan global. Dalam tingkat regional, ASEAN telah berupaya membuat suatu gagasan pencapaian kemajuan ekonomi kawasan melalui MEA. Upaya-upaya yang dilakukan negara-negara ASEAN untuk dapat memperkuat regionalisme ASEAN dimata dunia. Hal tesebut berlanjut dan terus memancing masing- masing negara untuk berlomba-lomba meningkatkan ekonomi nasionalnya. Untuk mencapai ekonomi yang baik diperlukan sistem demokrasi yang baik sehingga negara mampu mewujudkan hak seluruh warga negaranya. Selain Indonesia, salah satu negara yang juga sedang berupaya mewujudkan demokratisasi dan peningkatan ekonominya ialah Laos. Pembangunan Sosial dan Ekonomi Nasional di Laos adalah salah satu dari perwujudan proses demokratisasi rakyat Laos yang menjunjung tinggi keharmonisan dan solidaritas dalam komunitas nasional. Pemerintahan Laos telah mempersiapkan beberapa strategi pembangunan di bidang Sosial dan Ekonomi ialah melalui Strategi Pertumbuhan Nasional dan Pemberantasan Pemiskinan (National Growth and Proverty Eradication Strategy
Pedahuluan
Pembangunan ekonomi pada dasarnya berhubungan dengan setiap upaya untuk mengatasi masalah keterbatasan sumber daya (Abdullah, 2003). Pembangunan mengharuskan pemerintah memilih berbagai cara untuk mengoptimalkan keadaan ekonomi di dalam keadaan sumber daya yang terbatas. Untuk hal tersebut maka pemerintah perlu menjalankan fungsinya dalam pembangunan sebagai motivator sampai sebagai regulator. Setiap keputusan pemerintah adalah untuk memaksimalkan keadaan ekonomi.
Laos merupakan salah satu negara di ASEAN yang perekonominya tidak stabil. Berbagai upaya pemerintah menaikkan perekonomian negara telah dilakukan terutama sejak di sepakatinya komitmen MEA 2015. Hal tersebut semakin jelas terlihat sejak pertemuan KTT ASEAN tahun 2005, Perdana Menteri Laos menyampaikan bahwa tujuan Laos adalah memberantas kemiskinan sehingga dapat menyingkirkan status “negara terbelakang” pada tahun 2020 dengan berfokus pada pembangunan ekonomi.
Perdana Menteri Laos Bouasone Bouphavanh berkeyakinan bahwa pertumbuhan ekonomi Laos akan rata-rata 7,5 hingga 8%, yang akan diterjemahkan ke dalam pendapatan per kapita sekitar $ 800 pada tahun 2020 (PDR 2015). Dengan demikian pemerintah Laos menyusun rencana strategi pemberantasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi secara cermat untuk mengubah status Laos menjadi negara yang lebih maju.
Sepanjang tahun fiskal 2011-2012, Laos telah mengatasi berbagai kesulitan, termasuk bencana banjir, inflasi, dan krisis moneter global, sehingga ekonomi nasional telah memelihara laju pertumbuhan pesat. Indikator utama ekonomi Laos telah mencapai prediksi, atau bahkan lebih baik. Produk domestik bruto (PDB) Laos mencapai US$ 7,74 miliar, atau meningkat 8,3 persen. PDB per kapita Laos adalah US$ 1.203 (CRI 2012). Upaya peningkatan perekonomian Laos tidak terlepas dari upaya demokratisasi Laos yang terus diupayakan untuk membuka diri secara ekonomi dalam pasar bebas.
II. PEMBAHASAN
Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode deskriptif analitis. Adapun pengertian dari metode deskriptif analitis menurut Sugiono (2009: 29) adalah : “Metode Deskriptif adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum”. Sehingga penelitian deskriptif analitis mengambil masalah yang memusatkan perhatian kepada masalah-masalah pada saat penelitian sedang dilaksanakan serta hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.
Koridor ekonomi sebagai fungsi pertumbuhan berhasil menularkan efek spillover dari dinamika positif kawasan di sekitar Laos. Dengan kawasan dinamis yang melingkunginya, Laos dapat mengurangi peran penting dari keterkunciannya. Kemitraan yang dijalin dengan negara-negara yang berada di sekitarnya secara langsung berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi laos.
Berdasarkan data, ekonomi nasional Laos telah mencapai kemajuan besar melalui perjuangan sulit dalam 25 tahun terakhir. Setelah melalui krisis moneter Asia pada 1997, ekonomi Laos mengalami pertumbuhan pesat dari 2001 hingga 2006, sekitar 6,8 persen per tahun. Pada periode 2006-2010, ekonomi Laos bahkan meningkat sampai 7,9 persen. Produk nasional bruto per kapita Laos terus meningkat dari tahun ke tahun, sehingga mencapai US$ 1.030 pada 2009 (CRI 2012).
PBB menyebutkan bahwa perencanaan dan pengembangan Laos telah didorong dari pemerintah pusat sejak rezim sosialis mulai berkuasa pada tahun 1975 sehingga segala keputusan beroperasi di pemerintah pusat. Pada Bali Democracy Forum pemerintah Laos menetapkan sistem rencana 5 tahun (PDR 2015) pemerintah nasional sebagai sistem rencana yang berdasarkan konsensus dari pemerintahan provinsi dan kabupaten yang kemudian di tetapkan oleh pemerintah pusat. Rencana kebijakan tersebut diawasi oleh Komite Perencananaan dan Investasi (CPI). Rencana tersebut dilakukan secara bertahap dalam jangka panjang hingga tahun 2020.
Kesimpulan
Pemerintah Laos berstrategi untuk melepaskan diri dari ketertinggalan pada tahun 2020 serta untuk memperkuat pondasi ekonomi. Hal tersebut telah tercantum dan diatur dalam National Growth and Poverty Eradication Strategy (NGPES) (GOL PDR 2003) yang sebelumnya bernama The National Proverty Eradication Programme (NPEP). NGPES adalah kerangka strategis pemerintah yang komprehensif dalam upaya secara bertahap mengurangi jumlah bantuan pembangunan resmi (ODA), sehingga dapat mengubah status negara Laos menjadi negara maju pada tahun 2020 yaitu dengan cara meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan serta mengurangi kemiskinan (ResearchGate 2005).
Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa tantangan paling besar yang harus menjadi perhatian Pemerintah Laos adalah rendahnya kualitas SDM masyarakat. Hal tersebut menjadi modal dasar bagi pembangunan Laos yang demokratis. Sehingga dengan terpenuhinya hak pendidikan maka akan mencapai kemajuan pertumbuhan ekonomi Laos. Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan harus dilakukan ketika teknologi menjadi lebih efisien dan sumber daya manusia dapat dimanfaatkan dalam menggunakan teknologi tersebut.
Comments
Post a Comment